Dua individu bernama WH dan KA ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga terlibat dalam pembuatan serta penyebaran konten manipulasi terkait ucapan Said Iqbal menjelang aksi unjuk rasa buruh yang direncanakan pada 28 Agustus 2025. Kasus ini berawal dari beredarnya potongan gambar pemberitaan yang sudah direkayasa sedemikian rupa di media sosial hingga menuai respons publik.
Kronologi Peristiwa Penyebaran Konten Manipulasi
Pada mulanya, terdapat pemberitaan mengenai seruan Said Iqbal yang menegaskan agar pelajar dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tidak turut serta dalam aksi demonstrasi buruh. Pernyataan tersebut ditujukan untuk mencegah keterlibatan kalangan pelajar dalam demonstrasi yang diperkirakan akan melibatkan banyak massa.
Namun, sejumlah pihak dengan sengaja mengubah isi gambar pemberitaan itu menjadi seolah-olah Said Iqbal justru mengajak pelajar untuk bergabung dalam demo. Hasil manipulasi itulah yang kemudian diunggah oleh WH dan KA ke berbagai platform media sosial.
Penetapan WH dan KA sebagai Tersangka
Pihak kepolisian bergerak cepat menanggapi beredarnya konten manipulasi ini dengan melakukan penelusuran digital forensik. Setelah mengumpulkan keterangan dan barang bukti, WH dan KA akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar ketentuan hukum terkait penyebaran informasi bohong yang memicu keresahan di masyarakat.
Modus Operandi dan Tujuan Manipulasi
- Pelaku mengedit gambar pemberitaan asli yang berisi larangan menjadi ajakan.
- Konten yang sudah dimanipulasi disebarluaskan ke media sosial dalam waktu berdekatan dengan agenda demo buruh.
- Manipulasi dilakukan agar terbangun narasi palsu yang berpotensi memengaruhi opini publik serta memperluas keterlibatan massa dalam demonstrasi.
Respons Said Iqbal dan Organisasi Buruh
Menanggapi beredarnya informasi palsu tersebut, Said Iqbal secara terbuka mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks, khususnya yang berkaitan dengan aksi demo. Ia menekankan bahwa statement aslinya adalah larangan bagi pelajar dan BEM untuk terlibat dalam aksi tersebut, bukan sebaliknya.
“Seruan kami jelas, pelajar dan BEM tidak kami ajak untuk turun ke jalan,” kata Said Iqbal dalam klarifikasinya.
Pernyataan ini kemudian dipertegas kembali oleh organisasi buruh yang menyayangkan adanya manipulasi informasi hingga memunculkan tafsir keliru.
Tindakan Hukum dan Implikasi Lebih Lanjut
Polisi mengusut kasus ini dengan mengenakan pasal seputar penyebaran berita bohong di ruang digital. Penetapan status tersangka kepada WH dan KA diharapkan menjadi contoh agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membagikan informasi, terutama yang belum diverifikasi kebenarannya.
Langkah hukum ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban serta keaslian informasi di tengah dinamika kehidupan sosial dan politik. Penanganan kasus diikuti oleh penyitaan perangkat digital yang digunakan, serta pengumpulan alat bukti lainnya guna mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain.
Pengaruh Penyebaran Hoaks terhadap Dinamika Sosial
Kasus manipulasi konten ucapan Said Iqbal menambah daftar panjang peristiwa penyebaran berita bohong di Indonesia, khususnya menjelang momentum demonstrasi besar. Penyebaran hoaks semacam ini terbukti mampu mengubah persepsi publik hanya dalam waktu singkat, sehingga berpotensi menyebabkan interpretasi salah dan konflik horizontal di masyarakat.
Dari kejadian ini, aparat penegak hukum kembali mengingatkan pentingnya cek fakta dan kehati-hatian masyarakat saat menerima informasi daring, terutama yang bersangkutan dengan isu sensitif atau menyangkut tokoh publik.
Upaya Preventif dan Edukasi Digital
Kasus ini juga menyoroti pentingnya literasi digital sebagai fondasi dalam bermedia sosial. Upaya pencegahan penyebaran berita palsu bisa ditempuh melalui pendidikan digital di sekolah, pelatihan bagi komunitas, serta kolaborasi dengan platform media untuk mendeteksi konten manipulatif dan melakukan klarifikasi secara cepat.
Dengan meningkatnya kewaspadaan publik dan penguatan mekanisme verifikasi data, diharapkan insiden manipulasi informasi serupa bisa diminimalisir di masa mendatang. Pada akhirnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan peredaran informasi palsu di era informasi yang semakin terbuka.