Penggeledahan yang dilaksanakan di kantor Lokataru dan kediaman Delpedro menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan tim advokasi dan pemerhati hukum. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Muhammad Fadhil Alfathan, menyampaikan keprihatinannya soal barang-barang yang dibawa petugas, yang menurutnya tidak jelas relevansinya dengan perkara yang sedang diusut.
Latar Belakang Penggeledahan
Menurut pengakuan tim advokasi, tindakan penggeledahan di dua lokasi, yakni kantor lembaga bantuan hukum Lokataru serta rumah Delpedro, berlangsung di tengah sorotan publik mengenai proses hukum yang dikenakan terhadap Delpedro. Dalam prosesnya, aparat membawa sejumlah barang yang, menurut tim advokasi, tidak memiliki kaitan langsung dengan kasus yang menimpa Delpedro.
Respons dari LBH dan Tim Advokasi
Direktur LBH, Muhammad Fadhil Alfathan, secara terbuka mengkritik tata cara penggeledahan tersebut. Ia mempertanyakan efektivitas dan tujuan dari pengambilan barang-barang tertentu, bahkan menyoroti bahwa sempat ada upaya untuk membawa benda-benda pribadi yang sama sekali tidak berhubungan dengan perkara, seperti deodoran.
“Kami menyayangkan proses penggeledahan yang tampak dilakukan tanpa kejelasan pada relevansi barang-barang yang diamankan. Ada temuan barang seperti deodoran yang sempat hendak disita, padahal tidak ada hubungannya dengan perkara,” jelas Fadhil.
Barang-Barang yang Ditemukan dan Dipersoalkan
Dalam penggeledahan tersebut, beberapa barang yang hendak diamankan oleh petugas menjadi bahan perdebatan. Tim advokasi menyebutkan adanya barang-barang pribadi yang menurut mereka seharusnya tidak perlu diambil, karena tidak terkait substansi perkara. Deodoran menjadi contoh menonjol dari barang kontroversial yang menurut tim tidak relevan disita dalam konteks penyidikan.
Kontroversi Seputar Barang Sitaan
- Deodoran di antara barang yang nyaris dibawa
- Menurut advokat, banyak barang pribadi lain juga dinilai tidak berkaitan dengan perkara
- Tim advokasi mempermasalahkan kurangnya kejelasan justifikasi penyitaan
Kritik terhadap Prosedur Hukum
Kritikan yang dilontarkan oleh Fadhil mewakili kekhawatiran lebih luas dari kalangan advokasi hukum mengenai kemungkinan pelanggaran prosedur standar dalam tindakan penggeledahan. Ia meminta agar segala proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Pentingnya Transparansi dalam Prosedur Hukum
Fadhil menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum sangat penting, baik dalam konteks penggeledahan maupun penyitaan barang bukti. Ia menyoroti bahwa tindakan berlebihan atau kurang terarah dapat menyulitkan penegakan keadilan.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik
Insiden ini memperkuat pentingnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum yang dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, serta berdasarkan prosedur yang jelas, dinilai dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan polemik di tengah masyarakat.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap proses hukum berjalan secara profesional, bukan sebaliknya menimbulkan keraguan akan motif atau cara pelaksanaannya,” tutur Fadhil.
Penutup
Peristiwa penggeledahan di kantor Lokataru dan rumah Delpedro menjadi sorotan karena cara pelaksanaannya menuai kritik dari tim advokasi. Sorotan utama berupa pengambilan barang-barang yang secara substantif dinilai tidak ada keterkaitannya dengan kasus. Direktur LBH, Muhammad Fadhil Alfathan, mengharapkan seluruh proses hukum dilakukan secara profesional dan berorientasi pada keadilan, serta menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapannya agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.