Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menginisiasi sejumlah tindakan demi mengoptimalkan kontribusi sektor perpajakan bagi kas negara.
Langkah Sistematis untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak
Meningkatkan penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. Sejumlah strategi pun disiapkan agar potensi pajak tergali lebih optimal, baik dari wajib pajak perorangan maupun badan usaha.
1. Modernisasi Sistem Administrasi Pajak
Pembenahan pada sistem administrasi perpajakan dilakukan secara bertahap. Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi andalan agar pelayanan kepada wajib pajak semakin mudah dan transparan. Sistem perpajakan yang terintegrasi diyakini dapat mempercepat proses pelaporan, pembayaran, serta pengawasan penerimaan pajak.
2. Ekstensifikasi Basis Pajak
Ekstensifikasi atau perluasan basis pajak dijalankan dengan cara menyisir potensi pajak baru di berbagai sektor. Identifikasi usaha yang sebelumnya belum terdata sebagai Wajib Pajak menjadi salah satu fokus, sehingga cakupan penerimaan pajak dapat lebih luas lagi.
3. Penegakan Hukum dan Kepatuhan Pajak
Pemerintah di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya memperkuat fungsi penegakan hukum atas pelaksanaan kewajiban perpajakan. Ini dilakukan agar kepatuhan wajib pajak meningkat, antara lain melalui audit intensif, sosialisasi peraturan baru, dan pemberian sanksi kepada pelanggar aturan perpajakan.
4. Reformasi Peraturan Pajak
Sejumlah regulasi perpajakan dievaluasi dan disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Peraturan yang dinilai menghambat investasi atau dinilai tak lagi efektif dalam menggenjot penerimaan negara, direvisi agar mendukung kemudahan berusaha dan kepatuhan wajib pajak.
5. Peningkatan Layanan Konsultasi Pajak
Layanan konsultasi dan edukasi perpajakan diperkuat guna membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka. Pemerintah menghadirkan kanal diskusi, pusat layanan terpadu, serta penguatan program penyuluhan agar informasi perpajakan mudah diakses.
Sinergi Antarlembaga dalam Optimalisasi Pajak
Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga negara, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkumham, hingga otoritas daerah, untuk memastikan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif. Integrasi data lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci guna mengidentifikasi potensi wajib pajak baru dan mencegah praktik penghindaran pajak.
“Kerja sama lintas sektor menjadi pilar penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, sekaligus memperbaiki ekosistem kepatuhan di Tanah Air,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Efisiensi
Mengadopsi teknologi digital menjadi salah satu fondasi utama reformasi perpajakan. Aplikasi daring untuk pelaporan SPT hingga pembayaran pajak kini sudah bisa diakses oleh masyarakat, sehingga proses menjadi lebih simpel dan akurat. Pemerintah juga mengembangkan sistem integrasi data yang menghimpun berbagai sumber informasi ekonomi secara real time.
Pencegahan dan Penindakan Penghindaran Pajak
Pemerintah terus berupaya menekan praktik penghindaran pajak, baik oleh perusahaan domestik maupun internasional. Melalui kerja sama dengan otoritas pajak negara lain serta penerapan regulasi Anti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pemerintah berupaya memastikan pendapatan negara tetap optimal dari sektor-sektor yang berpotensi memindahkan laba ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah.
Efek Jangka Panjang terhadap Perekonomian Nasional
Peningkatan penerimaan pajak berdampak langsung pada kemampuan negara membiayai pembangunan. Dengan basis pajak yang solid, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor vital lainnya, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif.
Tantangan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Meski berbagai strategi telah dijalankan, sejumlah tantangan tetap harus dihadapi. Rendahnya kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan data transaksi ekonomi, serta kompleksitas peraturan menjadi hambatan tersendiri. Untuk itu, pemerintah memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat serta membenahi regulasi agar lebih mudah dipahami.
Kebijakan Berkelanjutan di Masa Mendatang
Kedepannya, upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah menyusun roadmap reformasi perpajakan, yang mencakup pembaruan sistem, perbaikan regulasi, dan peningkatan sinergi dengan dunia usaha. Targetnya, Indonesia bisa memiliki sistem perpajakan yang adaptif serta mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi ekonomi.
Dengan berbagai pendekatan tersebut, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa berharap penerimaan pajak terus tumbuh dan memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional.